Rabu, 06 April 2011

koran terbaru - berita seputar indonesia

koran terbaru - berita seputar indonesia

Kuwait Punya Apa, Kok Perlu Dimata-matai?

Posted: 05 Apr 2011 08:22 PM PDT

Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad./scrapetv.com
TEHERAN — Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad membantah tuduhan bahwa Teheran mengoperasikan jaringan mata-mata di Kuwait seperti yang disebutkan oleh negara Arab Teluk itu.

“Jelas bahwa (tuduhan ini) tidak memiliki makna. Apa yang dimata-matai di Kuwait? Kuwait punya apa, kok perlu dimata-matai?” bantah Ahmadinejad pada sebuah konferensi pers di Teheran, Senin (4/4/2011).

“Jika itu (mengenai) rakyatnya, maka rakyatnya adalah teman kami dan kami adalah teman rakyatnya. Jika itu (mengenai) pemerintahnya, maka kami adalah teman dari pemerintahnya dan mereka adalah teman kami,” tambahnya.

Kamis, Kuwait mengumumkan pengusiran sejumlah diplomat Iran atas tuduhan terkait dengan sebuah jaringan mata-mata yang bekerja untuk Teheran, kabarnya sejak invasi AS ke Irak./kompas.com

Pesawat PBB Jatuh di Kongo, 26 Tewas

Posted: 05 Apr 2011 08:21 PM PDT

(Getty Images/LIONEL HEALING)
Seorang pria mencoba menghancurkan pintu cockpit dengan lemparan batu setelah pesawat DC-9 jatuh menghantam wilayah permukiman padat penduduk di Goma, sebelah timur Republik Demokratik Kongo, 15 April 2008.

KINSHASA — Pesawat terbang yang mengangkut para staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Senin (4/4/2011), jatuh di Kongo dan pecah menjadi dua.

Semula, menurut juru bicara PBB urusan penjagaan perdamaian, Nick Birnback, korban tewas mencapai 10 orang dan bisa pula bertambah.

Namun, beberapa menit lalu, pejabat bandar udara Kongo memastikan bahwa korban tewas mencapai 26 orang. Penyebab kecelakaan pesawat itu belum diketahui.

Misi PBB di Kongo, biasa disingkat MONUSCO, melibatkan lebih dari 19.000 personel penjaga perdamaian. Misi itu bertujuan melindungi warga sipil dari kekerasan, termasuk semua bentuk kekerasan seksual./kompas.com

Eko Patrio Bertengkar dengan Pramono Anung

Posted: 05 Apr 2011 07:36 PM PDT

 

 

Eko Patrio (Koran SINDO)

JAKARTA - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio berseteru dengan Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Sebabnya, Eko tersinggung dengan pernyataan Pramono yang menyebut 17 persen anggota DPR tidak memiliki gagasan untuk persoalan bangsa.

“Saya disebut tidak punya gagasan, ide di Komisi X dan sidang DPR lainnya. Saya dibilang tidak pernah memberi pernyataan di media massa,” kata Eko saat dihubungi okezone, Selasa, 5 April 2011 malam.

Menurut Eko, pernyataan Pramono disampaikan dalam kuliah umum Manajemen Komunikasi Politik di Universitas Diponegoro 29 Maret lalu. “Pernyataan mas Pram bertolak belakang dengan hasil analisis Charta Politika yang menyebut saya masuk dalam dua besar dari Fraksi PAN setelah Tjatur Sapto Edy yang paling sering dikutip media,” sambungnya.

Eko mengaku kecewa karena pernyataan politisi PDI Perjuangan itu telah memojokkan dirinya termasuk daerah pemilihannya. “Tadinya saya santai saja, mungkin dia salah bicara. Tetapi karena teman-teman juga menanyakan saya jadi mempertanyakan pernyataan mas Pram,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

NU: RI Berpotensi Pimpin Dunia Islam

Posted: 05 Apr 2011 06:32 PM PDT

Masdar F Masudi, Ketua PBNU/KOMPAS/PRIYOMBODO
BANDA ACEH — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar F Mas'udi mengemukakan, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dunia Islam di masa mendatang karena memiliki lembaga keumatan kuat yang berada di luar pemerintahan.

“Kita memiliki potensi besar untuk menjadi pimpinan dunia Islam karena Indonesia memiliki lembaga umat kuat,” katanya pada seminar nasional bertajuk “Islam dan Bina Damai: Memahami Pluralisme” di Aula Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Selasa (5/4/2011).

Ia mengatakan, potensi besar tersebut harus dimanfaatkan Indonesia dengan meningkatkan pemahaman keagamaan bagi seluruh umat sehingga akan menjadi sebuah kawasan peradaban Islam pada masa mendatang.

Dijelaskannya, dari sekitar 50 negara Islam di dunia, hanya Indonesia yang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin kelompok tersebut pada masa mendatang.

Ia mengatakan, kehadiran sebuah lembaga kemasyarakatan dan keumatan yang kokoh tanpa adanya keterlibatan pemerintah di dalamnya akan mampu membentuk keseimbangan terhadap pembinaan moral dan umat.

“Ini merupakan sebuah modal yang harus dipertahankan Indonesia sehingga dapat membangun peradaban Islam ke arah yang lebih baik di mana banyaknya berbagai pemahaman yang terjadi saat ini,” katanya.

Menurut dia, berbagai pemahaman yang muncul saat ini harus mampu diatasi oleh setiap Muslim dengan memperkuat daya tahan diri agar tidak terjerumus dalam perbedaan keyakinan yang ada.

“Artinya, jika kita ingin terbebas dari ajaran sesat, maka perkuat keyakinan agar tidak ikut serta dalam kelompok tersebut,” katanya.

Karena itu, ia berharap apabila ada sekelompok pihak melakukan sesuatu kegiatan yang tidak baik, balaslah dengan perilaku yang santun atau dengan perlakuan setimpal. “Namun, alangkah lebih baik lagi jika perlakuan tersebut tidak kita balas,” katanya.

Pada seminar sehari tersebut juga menghadirkan KH Syakur Yasin, pengasuh Pondok Pesantren Cadangpingan, Indramayu, Jawa Barat; Ketua PWNU Aceh Tgk H Faisal Ali; dan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Rusydi Ali Muhammad./kompas.com

Roy Suryo Tak Ambil Pusing Ucapan Ruhut

Posted: 05 Apr 2011 06:30 PM PDT

Roy Suryo/KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

 

JAKARTA — Anggota Komisi I DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Roy Suryo, menyatakan tidak terpengaruh dengan pendapat yang menudingnya mencari popularitas dengan ikut dalam barisan yang menolak rencana pembangunan gedung baru. Menurutnya, setiap orang berhak berpendapat apa saja. Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menilai bahwa sikap penolakan yang diambil Roy hanya upaya mencari popularitas.

“Saya hadapi dengan senyum sajalah. Hubungan saya dengan teman-teman saya (Demokrat) baik-baik saja. Jika memang ada pendapat seperti itu, biarlah. Saya tidak perlu terkenal dengan cara seperti ini. Ini untuk rakyat,” ujar Roy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Menurut Roy, ia justru ingin mengingatkan rekan-rekannya di DPR untuk kembali menyadarkan para wakil rakyat agar tidak mengabaikan suara penolakan yang disampaikan masyarakat. “Saya tidak menolak kenyataan bahwa Gedung Nusantara I (kantor anggota DPR) memang overload. Tapi kan Gedung Nusantara yang lainnya bisa kita manfaatkan. Saya tidak minta fraksi dipindah atau apa, tapi kita prioritaskan untuk pimpinan atau ketua-ketua mendapat tempat prioritas, sedangkan sisanya bisa menggunakan ruangan-ruangan yang kosong,” ujarnya.

Roy juga mengusulkan agar anggota DPR menunda untuk menambah staf ahli hingga mendapat ruangan yang benar-benar cukup dan efektif di gedung lainnya.

“Aku tolak kalau gedung ini dibilang miring. Sejak dulu aku tolak itu. Aku tetap setia dengan gedung lama kalaupun nanti gedung baru dibuat. Silakan yang mau minta gedung baru,” katanya.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul yang merupakan rekan satu fraksi Roy menuding Roy hanya ingin menjadi terkenal dengan membelot dari keputusan partai yang mendukung pembangunan gedung baru.

“Lihat Roy Suryo, aku hanya ketawa termehek-mehek. Dia kan mau terkenal. Mana bisa dia terkenal, lebih dari Poltak raja minyak,” ungkap Ruhut diselingi candanya di Gedung Nusantara II, DPR, Selasa (5/4/2011).

Menurut Ruhut, penolakan Roy Suryo tidak akan memengaruhi Partai Demokrat untuk terus mendukung pembangunan gedung baru DPR. Namun, Ruhut tidak mau berkomentar mengenai sikap petinggi Partai Demokrat terhadap perilaku Roy Suryo tersebut./kompas.com

KPK: Stop Dana APBD untuk Klub Sepak Bola

Posted: 05 Apr 2011 06:28 PM PDT

SHUTTERSTOCK Ilustrasi.

 

JAKARTA — KPK menyarankan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk menghentikan pengalokasian APBD bagi klub sepak bola mulai tahun anggaran 2012. Berdasarkan kajian KPK, terdapat sejumlah pelanggaran dalam penggunaan dana APBD untuk klub sepak bola profesional Indonesia.

“Kami menyarankan agar Menteri Dalam Negeri menghentikan alokasi dana APBD mulai tahun anggaran 2012,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jassin dalam acara “Pemaparan Penggunaaan Dana APBD untuk Klub Sepak Bola” di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

KPK mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan beberapa perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Jasin memaparkan dalam kajiannya, dana APBD klub sepak bola dapat memunculkan potensi konflik kepentingan dari beberapa pengurus internal klub tersebut. Ia mencontohkan, praktik rangkap jabatan masih sering terjadi dalam kepengurusan sepak bola.

“Bahkan, perbedaan penggunaan APBD klub sepak bola cukup signifikan dengan pendapatan asli daerah. Seperti salah satu daerah yang mengalokasikan anggaran APBD sebesar Rp 10 miliar untuk klub sepak bola dan nol anggaran untuk UKM dan koperasi,” ungkap Jasin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menyatakan setuju dengan gagasan penghentian alokasi dana APBD untuk klub sepak bola. Menurutnya, dana APBD lebih baik dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di luar klub sepak bola profesional.

“Lebih baik anggaran itu dilakukan untuk pembinaan sepak bola atau kejuaraan amatir antarsekolah, kampung, kabupaten, dan lainnya. Namun, perlu ada proporsionalitas yang cukup agar cabang-cabang yang lain mendapatkan dana yang sama,” saran Andi./kompas.com

Diapresiasi, Briptu Norman Tetap Ditegur

Posted: 05 Apr 2011 06:26 PM PDT

YOUTUBE

JAKARTA — Kepolisian mengapresiasi sekaligus menegur aksi Briptu Norman Kamaru, anggota Brimob Polda Gorontalo, dalam video rekaman yang beredar di YouTube. Video Norman kini menjadi perbincangan di jejaring sosial. Dalam video itu, Norman tampak menggerakkan tubuhnya mengikuti irama lagu yang mengalun.

Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo AKBP Wilson Damanik mengatakan, pihaknya menghargai kreativitas Norman.

“Kita hargai juga dia punya inisiatif untuk menghibur temannya yang punya masalah dengan gaya nyanyi dia dan gerakan sedemikian luwes,” ucap Wilson ketika dihubungi wartawan, Selasa (5/4/2011).

Wilson mengatakan, pihaknya memaklumi aksi Norman lantaran adanya kejenuhan saat menjalankan tugas. “Ini mengusir kepenatan dan kejenuhanlah. Polisi, kan, juga manusia, bisa jenuh,” kata dia.

Namun, tambah Wilson, tindakan Norman bukan tanpa sisi negatif. Dalam rekaman yang dibuat Kamis pekan lalu, Norman dinilai kurang menjaga kehormatan institusi Polri lantaran menggunakan seragam dinas.

“Itu, kan, lagi piket. Dia tentu kurang jaga kewibawaan. Kita serahkan atasannyalah untuk teguran itu,” ucapnya.

Seperti diberitakan, aksi Norman dalam video berjudul “Polisi Gorontalo Menggila” menuai pro dan kontra. Sebagian menilai aksi Norman kreatif. Ada pula yang mempertanyakan apakah tingkah Norman pantas karena merokok saat bertugas dan menggunakan tindik di lidah.

Video berdurasi 6 menit 30 detik itu memperlihatkan bagaimana Norman menirukan gerakan penyanyi India, Shakh Rukh Khan, dengan iringan lagu “Dil Se” yang berarti “Dari Hati”. Ia tampak hafal betul lagu dari awal hingga akhir.

Dalam rekaman, Norman berkali-kali menggoda rekan di sampingnya yang ikut berjaga di pos./kompas.com

Sekjen DPR Tak Mau Banyak Bicara

Posted: 05 Apr 2011 06:24 PM PDT

Sekjen DPR Nining Indra Saleh/Inggried Dwi W

 

JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh tutup mulut. Dia tidak mau berkomentar sedikit pun soal “nyanyian” para anggota DPR periode 2004-2009 yang menyebutkan bahwa tak pernah ada rencana pembangunan gedung baru. Tudingan itu disampaikan sejumlah mantan anggota DPR yang pernah tergabung dalam Tim Pengarah Grand Design Kompleks Parlemen RI. Mereka mengatakan, Setjen DPR 2004-2009 yang juga dipimpin Nining telah “meluluskan” desain gedung PT Yodya Karya, yang menjadi master design gedung baru DPR setinggi 36 lantai.

“Aduhh, apa? Nanti dijelaskan, ya,” katanya singkat, saat mendampingi Ketua DPR Marzuki Alie, Selasa (5/4/2011), di Gedung DPR, Jakarta.

Nining berusaha mengelak ketika fakta-fakta yang disampaikan sejumlah mantan anggota DPR dipaparkan. Menurut Nining, semua hal yang dipaparkan oleh Setjen selama ini sudah transparan.

“Kan, semua ada di web site, bisa dilihat. Enggak usah curiga-curigalah, kita sudah terbuka,” ujar Nining.

Dalam keterangannya kepada pers, Senin (4/4/2011) kemarin, mantan anggota DPR periode 2004-2009 yang tergabung dalam Tim Pengarah Grand Design Kompleks Parlemen RI mencium kejanggalan dalam polemik rencana pembangunan gedung baru.

Ketua DPR saat ini, Marzuki Alie, melontarkan bola panas kepada anggota Dewan periode lalu yang mengurusi grand design kompleks parlemen. Padahal, saat pembahasannya dulu lebih kepada desain keseluruhan kompleks parlemen daripada unit gedung semata.

Marzuki ditantang untuk membuktikan ucapannya itu dengan data dan saksi. Pangkal persoalannya harus diketahui, Marzuki yang telah berbohong pada publik atau justru dia “ditipu” oleh Setjen DPR yang kini dipimpin oleh Nining Indra Saleh.

“Kami ingin tahu Ketua DPR nanti tanggapannya apa dan menunjukkan dalam forum apa DPR lalu mengesahkan pembangunan gedung, dokumentasinya apa? Kalau memang ada, kita kejar Ketua DPR yang lalu. Kalau tak ada, Ketua DPR sekarang telah melakukan pembohongan publik. Ketua ini sengaja melakukan pembohongan publik atau disesatkan dengan informasi-informasi yang tak benar dari Setjen?” kata mantan anggota Tim Peningkatan Kinerja DPR periode lalu Alvin Lie.

Tim Peningkatan Kinerja DPR hanya menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan sayembara grand design kompleks parlemen RI. Oleh karena itu, mereka terkejut dengan terus berlanjutnya rencana pembangunan gedung baru, bahkan disebutkan merupakan kelanjutan dari rekomendasi PDR periode lalu./kompas.com

Marzuki Minta Agung Bicara Gedung Baru

Posted: 05 Apr 2011 06:22 PM PDT

Ketua DPR Marzuki Alie/KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

 

JAKARTA — Ketua DPR Marzuki Alie menolak tudingan telah melakukan pembohongan publik seputar informasi rencana pembangunan gedung baru DPR. Tudingan pembohongan publik dilayangkan oleh sejumlah mantan anggota DPR 2004-2009 yang pernah tergabung dalam Tim Pengarah Penyusunan Grand Design Kompleks Parlemen RI, karena Marzuki berdalih bahwa proyek gedung baru merupakan rencana DPR periode lalu yang hanya dilanjutkan oleh DPR saat ini.

Untuk menjawab polemik ini, Marzuki mendesak mantan Ketua DPR Agung Laksono yang menjelaskan fakta-fakta anggaran dan desain yang sudah dihasilkan.

“Makanya, setiap anggota DPR yang lalu tanya ke Pak Agung (Agung Laksono), ke pimpinan (periode) lalu, kenapa ada anggaran, desainnya. Jangan tanya saya. Pak Agung harus jelaskan,” katanya di Gedung DPR, Selasa (5/4/2011).

Menurut Marzuki, keterangan para mantan anggota DPR kemarin tidak sinkron dengan realitanya di lapangan. Mereka mengatakan bahwa proses hanya sampai sayembara lalu tertunda. Namun, kenyataannya, rencana pembangunan gedung terus berlanjut dengan munculnya desain gedung baru. Marzuki mengatakan, jika para mantan anggota Dewan juga menyebut desain muncul begitu saja dari PT Yodya Karya, faktanya ada penganggaran biaya untuk pembangunan gedung baru pada APBN 2010 yang disahkan oleh DPR 2004-2009 pada tahun 2009.

“Tanya mereka anggaran 2010 itu ada anggaran pembangunan gedung baru. Yang menganggarkan itu siapa? Itu, kan, anggota DPR 2009. Jawab saja, jadi enggak usah berpolemik. Data mengatakan bahwa APBN 2010 ada anggaran pembangunan gedung baru, yang jumlahnya Rp 600-an miliar dan kemudian kita ubah dalam APBN-P menjadi Rp 250 miliar, yang menganggarkan siapa? Itu, kan, DPR yang lalu,” papar Marzuki.

Oleh karena itu, Marzuki menilai DPR periode saat ini sudah pada arah yang benar dalam melaksanakan rencana pembangunan gedung baru tersebut. Menurut dia, seluruh fakta sudah menyebutkan bahwa pembangunan gedung baru memang sudah direncanakan.

“Tanyakanlah kepada mereka sendiri, jangan tanya saya. Saya cuma berita fakta saja. Ada anggaran yang sudah tersedia untuk gedung baru, ada desain yang sudah siap, ada biaya yang sudah dikeluarkan, lalu apa lagi? Saya enggak mau berpolemik dengan orang yang tidak melihat fakta,” tandasnya./kompas.com

Mendagri Harus Susun Pedoman Bansos

Posted: 05 Apr 2011 06:20 PM PDT

Mendagri Gamawan Fauzi

 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, untuk segera menyusun Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) bagi para pelenyelenggara pemerintahan daerah.

Hal tersebut dilatarbelakangi hasil kajian KPK yang menemukan adanya ketidaklengkapan regulasi pemerintah pusat dalam mengatur pengelolaan dana bansos di daerah sehingga berpotensi korupsi. Salah satunya adalah belum adanya peraturan Mendagri yang khusus mengatur pengelolaan dana bansos seperti terkait pembuatan laporan pertanggung jawaban, sasaran penerima bansos, dan kriteria penerima bansos.

“KPK meminta Kemendagri menyampaikan rencana tindak lanjut (atas pemaparan kajian KPK) dalam jangka waktu satu bulan. Tiga bulan batas akhir perbaikan aturan,” ujar Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M Jassin dalam acara pemaparan kajian KPK terkait dana bansos di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Tidak adanya pedoman pengelolaan bansos yang dibuat secara khusus oleh Kemendagri tersebut, kata Jassin menimbulkan standar berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya dalam pengelolaan bansos.

“Kriteria penerima bansos ada yang disebutkan ada yang tidak. Persyaratan administrasi permohonan bansos, di (Kota) Bogor disebutkan, di (Provinsi) Jawa Barat tidak. Sampai mekanisme penanggung jawaban ada yang disebutkan, ada yang tidak, pengawasan dan monitoring ada yang tidak disebutkan,” papar Jassin. KPK juga meminta laporan berkala kemajuan dari tindaklanjut Kemendagri atas kajian KPK tersebut.

Menurut Jassin, pengelolaan belanja bansos adalah bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, taat aturan, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan bansos harus memerhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat.  “Oleh karenanya penyaluran bansos harus selektif,” kata Jassin.

Sebelumnya, Ketua KPK, Busyor Muqqodas menyampaikan bahwa pengalokasian dana negara untuk bansos sangat besar. Dalam tiga tahun terkahir, pemerintah menganggarkan Rp 300,94 triliun untuk bansos yang terdiri dari Rp 48, 46 triliun di tingkat daerah dan Rp 252,48 triliun di tingkat pusat.

Sebagai upaya pencegahan korupsi, KPK melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan bansos tersebut di pemerintah daerah. Hari ini, KPK memaparkan hasil kajiannya terkait pengelolaan basos di pmerintah daerah pada Januari hingga Maret 2011.

KPK mengundang perwakilan pemerintah daerah seluruh Indonesia dan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Di sela-sela pemaparan kajian, Gamawan mengatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah membuat pedoman pengelolaan belanja bansos. “Tapi kita diminta lebih rinci,” katanya./kompas.com

“Panen” Kritik, DPR Tak Terganggu

Posted: 05 Apr 2011 06:18 PM PDT

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Ramadhan Pohan (kanan)/KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

JAKARTA - Rencana pembangunan gedung baru menuai kritik keras dan penolakan publik. Bahkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah melayangkan somasi kepada lembaga DPR. Tak hanya itu, Laskar Partai Demokrat juga telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengeluarkan putusan pembangunan gedung Rp1.138 triliun itu. Menanggapi suara dan gugatan yang didengungkan sejumlah LSM, anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengatakan, terlepas dari benar atau tidaknya kritik yang dilayangkan, DPR menampungnya sebagai sebuah aspirasi. Rencana pembangunan gedung akan jalan terus.

“Jika memang kritiknya tidak benar, ya kita anggap sebagai aspirasi saja. Itu tidak kita mengganggu. Semua boleh berpendapat,” kata Ramadhan, anggota Komisi I DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

“LSM ingin berada dipanggung politik DPR silakan saja. Bagi kami, suara LSM sama dengan suara rakyat untuk perbaiki diri di DPR,” tambah Ramadhan.

Fraksi Partai Demokrat menjadi satu dari empat fraksi yang mendukung tetap berlangsungnya pembangunan gedung baru DPR. Selain Demokrat, Fraksi Golkar, PKS dan PKB, juga mengambil sikap yang sama.

Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan, hari ini akan kembali digelar rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi untuk membahas kelanjutan proyek gedung 36 lantai tersebut. Pekan ini, keputusan soal polemik gedung baru akan diambil DPR dalam rapat paripurna 8 April mendatang./kompas.com

Dana Bansos Rawan Korupsi

Posted: 05 Apr 2011 06:17 PM PDT

ilustrasi/shutterstock

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan sejumlah temuannya terkait pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) di pemerintah daerah yang berpotensi tindak pidana korupsi. Sepuluh temuan KPK tersebut merupakan hasil kajian KPK terhadap kebijakan pemerintah daerah pada Januari-Maret 2011.

“Temuan dibagi dalam dua aspek, regulasi dan tatalaksana. Temuan di bidang regulasi ada tiga temuan, di tatalaksana tujuh temuan,” ujar Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan, M Jassin, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Ia memaparkan, KPK menemukan, dalam aspek regulasi tidak ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang secara khusus mengatur pengelolaan bantuan sosial. Tidak terdapat pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun pengelolaan belanja bansos.

“Akibatnya pengelolaan dana bansos di daerah tidak seragam. Contohnya, di Jabar (Jawa Barat) dituangkan dalam Keputusan Gubernur, di Bogor Keputusan Bupati,” kata Jassin.

Akibatnya, ia melanjutkan, terdapat perbedaan satu daerah dengan daerah lainnya dalam menentukan sasaran penerima bansos dan kriteria penerima bansos. “Kriteria penerima bansos ada yang disebutkan ada yang tidak. Persyaratan administrasi permohonan Bansos, di Bogor disebutkan, di Jabar tidak. Sampai mekanisme penanggung jawaban ada yang disebutkan, ada yang tidak, pengawaan dan monitoring ada yang tidak disebutkan,” papar Jassin.

Regulasi

Selain itu, dalam aspek regulasi, KPK menemukan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait bansos.

“Sarannya, Kemendagri harus merevisi surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor  900/277 dengan memperhatikan Permendagri Nomor 13 tahun 1996,” lanjut Jassin.

Temuan dalam aspek regulasi lainnya, KPK menemukan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang keadilan dalam pengelolaan dana bansos. “Oleh karena itu kita meminta Mendagri membuat peraturan yang mencantumkan pemenuhan kebutuhan wajib terlebih dahulu sebelum mengalokasikan bansos,” ucap Jassin.

Tatalaksana

Sementara dalam aspek tatalaksana, KPK menemukan tidak adanya kebijakan yang jelas dalam menetapkan pagu anggaran bansos. Pemberian bansos tidak berdasarkan pada kriteria jelas yang mempertimbangkan keadilan.

“Tidak semua Pemda memliki kriteria penerima bansos. Contoh provinsi Jawa Barat, bansos ada yang untuk membiayai wartawan senior Rp 100 juta, Prabu Siliwangi, atau untuk pembubaran Banwaslu,” ujar Jassin.

Selain itu, dalam tatalaksana penganggaran, tidak semua objek bansos dilengkapi rincian objek penerimanya. Masih ditemukan laporan yang hanya menyebutkan objek belanja tanpa merincinya.

“Misalnya di Jawa Barat, untuk kegiatan usaha perikanan dan kelautan Rp 6 miliar, dan ada untuk partai A Rp 31 miliar, ada listing untuk Pak N, Rp 616 juta,” papar Jassin.

Temuan lainnya, dalam tatalaksana tidak ada standar dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan bansos. Akibatnya, penyaluran dana, kata Jassin seringkali melebihi batas yang ditetapkan.

“Misalnya, dari LSM bikin ke percetakan ucapan terimakasih pada walikota Bogor, begitu saja sudah cukup disebut pertanggung jawaban,” kata Jassin disusul tawa sejumlah pengunjung.

Verifikasi

Kemudian yang terakhir, tidak terdapat unit kerja daerah yang memverifikasi penggunaan dana bansos. “Mendagri harus menyusun pedoman pertanggung jawaban ini,” imbuh Jassin.

Belanja bansos adalah bagian dari keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat perundangan, dan efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penyaluran bansos harus selektif dengan menetapkan kriteria ketat, proses yang transparan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel. Terkait hal tersebut, KPK melakukan kajian dalam pengelolaan bansos sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi./kompas.com

Demokrat Tuding PAN Pencitraan Diri

Posted: 05 Apr 2011 06:13 PM PDT

Ruhut Sitompul/Reuters

JAKARTA  – Pasca derasnya kritik publik atas rencana pembangunan gedung baru DPR, sejumlah fraksi mulai menyuarakan penolakan. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk salah satu fraksi yang paling keras bersuara. Bahkan, Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno, menginisiasi petisi moral dengan menggalang tanda tangan anggota DPR untuk menolak pembangunan gedung baru. Juru Bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menuding, sikap penolakan yang ditunjukkan PAN hanya upaya pencitraan diri dan investasi politik untuk pemilihan umum tahun 2014.

“Kenapa PAN begitu? Ya wajarlah, Ketua Umum-nya (Hatta Rajasa) kan lagi mau pencitraan diri,” kata Ruhut, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/4/2011).

Namun, anggota Komisi III ini yakin, meski pun partainya bersikap mendukung pembangunan gedung baru, tak akan mengurangi citra di masyarakat. Menurutnya, rakyat cukup pintar untuk menilai mana partai yang benar-benar berpihak dan bekerja untuk rakyat dan partai mana yang sekedar melakukan pencitraan diri untuk mencari popularitas dan dukungan rakyat.

“Tapi itu terserah merekalah. Yang penting kami tetap dengan keputusan kami jika ada yang berbeda, ya sudah,” tambah Ruhut.

Pada rapat paripurna pekan lalu, Fraksi PAN menyampaikan sikap resminya, melalui Teguh Juwarno.

"Rencana pembangunan menuai penolakan yang luas, jadi aspirasi masyarakat menolak. DPR ditempatkan seolah-olah berhadapan dengan rakyat. Padahal, UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD menegaskan, salah satu wewenang DPR adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Untuk itu, dengan berbagai pertimbangan, Fraksi PAN meminta agar seluruh proses pembangunan gedung DPR dihentikan sampai mendapat persetujuan dari masyarakat," kata Teguh.

Teguh juga mengatakan, kalaupun proses diteruskan, PAN meminta agar desain teknis gedung baru secara detail diputuskan lewat rapat paripurna. Angka Rp800 juta yang menjadi biaya pembuatan satu ruangan anggota Dewan dinilai terlalu mahal. Padahal, lanjut Teguh, wakil rakyat harusnya menjadi contoh kesederhanaan masyarakat Indonesia.

Pembangunan gedung baru DPR sudah menuai kontroversi dan kritik keras sejak pertengahan tahun lalu. Namun, rencana ini kembali dikritisi setelah pada Jumat lalu Sekretariat Jenderal DPR memastikan bahwa proses pembangunan akan dilaksanakan mulai 22 Juni 2011. Tim yang menangani proyek ini tengah mengadakan tender yang diikuti 11 perusahaan yang telah mendaftar. Dana tak kurang dari Rp1,2 triliun itu dinilai terlalu besar untuk pembangunan gedung wakil rakyat. Dengan luas sekitar 112 meter persegi dan harga per meter sekitar Rp 7 juta, satu ruangan anggota Dewan ditaksir mencapai Rp800 juta./kompas.com

Sammy Ogah Satu Label dengan Kerispatih

Posted: 05 Apr 2011 08:37 AM PDT

Sammy (Foto:Elang Riki Yanuar/okezone) 

JAKARTA - Sammy pernah punya pengalaman buruk saat dipecat dari Kerispatih karena memakai narkoba. Setelah bebas dari bui dan bersolo karier, Sammy tak mau berada satu label dengan Kerispatih.

“Kalau untuk satu label, enggaklah. Kita harus menutup lembaran yang lalu. Gue sekarang sama label Pro M,” ujar Sammy yang ditemui EX Plaza, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2011) malam.

Meski tidak diungkapkan secara gamblang, kekecewaan Sammy terhadap Kerispatih masih terlihat. Vokalis bernama asli Hendra Samuel Simorangkir itu menganggap tak perlu ada komunikasi lagi dengan band yang telah membesarkan namanya.

“Komunikasi juga enggak perlulah. Kita kan sama-sama dari dunia entertainment. Jadi, kita saling mendukung saja. Kalau saling mendukung kan enggak perlu harus saling ketemu,” kelitnya.

Kekecewaan Sammy terhadap personel Kerispatih sebenarnya bisa dimaklumi. Pasalnya, di saat Sammy membutuhkan dukungan semangat dari teman terdekatnya, Kerispatih malah memecat Sammy yang sedang dipenjara. Bahkan, band yang dipimpin Badai itu tak sekalipun menjenguk Sammy selama mendekam di Rumah Tahanan Salemba.

 

 

Bruno Mars Menyihir Remaja Jakarta

Posted: 05 Apr 2011 08:33 AM PDT

 

Aksi Bruno Mars menyihir lebih dari 7.500 penonton di Istora Senayan, Jakarta, Selasa malam, 5 April 2011. Konser bertajuk Cinta Bruno Mars dibuka tepat pukul 20.00, dengan single hits ‘The Other Side’ dan ‘Billionaire’. Ribuan penonton yang mayoritas anak baru gede (ABG) pun langsung bersorak-sorai.

Dengan memakai topi khasnya, kaos lengan pendek bergaris, dan rompi jeans biru, Bruno Mars juga menyuguhkan tembang ‘Out First Time’ dan ‘Runaway Baby’ di konser tunggal pertamanya di Indonesia.

“Hai Jakarta, aku menginginkan suara kalian semua di sini. Coba dengarkan say baby baby,” begitu ucap Bruno Mars menyapa para penonton.

Lagu-lagu berikutnya ‘Lazy Song’, ‘Count on Me’, ‘Liquor Store Blues’ dibawakan secara khusus dengan genre reggae dan ska.

Bruno terlihat mempertunjukkan aksi bermain gitarnya bersama teman satu panggung yang lain. “Angkat tangan semuanya, Jakarta,” kata Bruno. “Perempuannya sangat oke dan baik, aku sangat senang mendapat sambutan yang luar biasa.”

Lalu, Bruno melanjutkan dua lagu dengan tempo sangat melankolis ‘Nothing on You’ dan ‘Grenade’. Lalu hits ini diunduh hampir jutaan penonton di Youtube, ‘Just The Way You Are’, dinyanyikan bersama para penonton sambil menutup konser ini.

 

 

Video Mesum Luna-Ariel-Tari Difilmkan?

Posted: 05 Apr 2011 08:31 AM PDT

 

Sebuah film berjudul ‘Akibat Pergaulan Bebas 2′ akan segera memulai proses pengambilan gambar. Jika dilihat dari alur ceritanya, film yang disutradarai Findo Purnomo itu mirip sekali dengan kasus video seks yang melibatkan Cut Tari, Ariel ‘Peterpan’, dan Luna Maya.

Apakah film yang skenarionya ditulis oleh Aviv Elham ini memang terinspirasi kasus tersebut?

“Sah-sah saja kalau mau dikaitkan. Film lain juga banyak, kok (yang kisahnya hampir serupa). Di Indonesia, siapa sih yang nggak tahu kasus ini? Makanya langsung teringat,” kata Findo saat ditemui di Jalan Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan.

Baca saja sinopsis film itu berikut.

Alkisah, tokoh Denis dan Rasty adalah bintang yang sedang berada di puncak karir mereka. Rasty penyanyi sukses, sementara kekasihnya, Denis, adalah seorang aktor kenamaan. Mereka sengaja menutupi hubungan asmara dari incaran media.

Diam-diam, Denis juga menjalin hubungan asmara dengan Tiara yang telah menikah. Jimmy, sahabat Denis yang sama-sama menyukai Tiara cemburu. Apalagi, Denis yang seorang playboy itu semakin sibuk dengan wanita-wanita yang ada di sekelilingnya sampai dia mengabaikan pekerjaannya. Denis dan Jimmy bertengkar hebat. Hubungan mereka retak. Jimmy bahkan mengancam akan menghancurkan karir Denis.

Denis makin jumawa. Dia berhasil menaklukkan seorang penggemarnya yang bernama Dini yang akhirnya mengandung anak Denis. Apa lacur, belakangan Denis malah mencampakkan perempuan malang itu.

Suatu ketika, Denis tiba-tiba kehilangan laptop.

Celaka. Di situlah dia selama ini menyimpan video-video mesumnya bersama beberapa wanita.

Singkat kata, video itu pun tersebar di Internet dan media. Denis marah besar. Ia menuduh Jimmy yang mencuri laptop ‘gawat’ itu. Masyarakat gempar. Menghindari aib, Denis dan Rasty pun melarikan diri.

***

“Kami nggak menyebut nama, bisa siapa saja. Kami cuma mengingatkan saja jangan terlena ketika sudah jadi orang terkenal. Kebetulan kasus yang lagi hangat ini bisa jadi pelajaran,” ujar Findo.

Film ‘APB 2′ akan dibintangi Aming, Keith Foo, Lia Aulia, dan Rocky Jeff. Menurut sang sutradara, film ini akan dikemas dengan gaya pop art dan akan lebih membidik pangsa penonton remaja.

 

Mulan Jameela Gelar Syukuran

Posted: 05 Apr 2011 08:29 AM PDT

 

Mulan Jameela. (Foto: Dewi Arta/okezone)

JAKARTA – Hampir setahun Mulan Jameela menghilang bersama kabar kehamilannya. Pelantun Cinta Mati itupun menggelar syukuran sebagai tanda kembali dari persembunyiannya.

“Kemarin sih belum lama acara. Tapi saya enggak tahu acara apa. Tapi ada kue tart kayak acara selamatan begitu,” ungkap salah satu tetangga Mulan kepada wartawan di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Senin (4/4/2011).

Menurutnya, acara yang digelar Mulan memang hanya terbatas untuk keluarga besar Republik Cinta Manajemen (RCM) saja, tempat Mulan bernaung. Tak heran, tidak banyak tetangga yang tahu tentang acara itu.

“Kayaknya memang acara internal RCM. Mungkin karena Mulan kan katanya mau buat album, makanya selamatan begitu,” duganya.

Namun, saat dikonfirmasi ke beberapa staf RCM lain, mereka mengaku tidak tahu tentang acara itu. Mereka mengelak dan menegaskan tidak mau ikut campur soal kehidupan sang artis.

“Kita enggak tahu mas,” elak salah satu karyawan RCM.

Semenjak hamilnya Mulan Jameela, seluruh staf RCM memang dipaksa untuk menutup mulut kepada wartawan. Termasuk juga beberapa pedagang di sekitar rumah Mulan dan studio Ahmad Dhani.

 

 

 

Mahfud MD Tak Percaya Ada Dewan Revolusi

Posted: 05 Apr 2011 08:22 AM PDT

 

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tidak percaya pada berita media asing, Al Jazeera, mengenai sejumlah purnawirawan TNI yang hendak menggulingkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu isu yang mencuat dalam pemberitaan ini adalah Dewan Revolusi Islam.

“Saya tidak percaya. Dewan Revolusi Islam itu siapa? FPI, misalnya, itu kan sangat kecil sekali, mungkin tidak ada satu juta-lah,” kata Mahfud di sela acara seminar nasional Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPR, Kamis 24 Maret 2011.

Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Mahfud kerap berdiskusi dengan sejumlah purnawirawan TNI mengenai berbagai hal. “Tidak pernah ada satupun yang berpikir tentang kudeta. Saya sering ketemu dengan mereka, terus terang di rumah Pak Luhut Panjaitan, ada beberapa jenderal juga di situ sering ketemu, ada jenderal Lumintang dan lain-lain,” tegas Mahfud.

Mahfud menambahkan, memang para purnawirawan yang sering ditemuinya tersebut menilai pemerintah saat ini mengecewakan. Pemerintah dianggap lambat, tidak tegas, dan kurang berani ambil risiko dalam menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Namun, Mahfud menegaskan tak ada niatan dari para purnawirawan jenderal itu menjatuhkan pemerintah melalui kudeta. Berita yang disampaikan Al Jazeera itu, menurutnya, tidak dapat dipercaya.

“Yang mereka (purnawirawan) katakan, bagaimanapun kita sebagai purnawirawan harus solider mempertahankan pemerintahan ini sampai 2014. Jangan sampai ada pikiran untuk menggulingkan pemerintah.”

 

Staf Presiden Menganggap Al Jazeera Berlebihan

Posted: 05 Apr 2011 08:17 AM PDT

 

Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Humas, Heru Lelono, menilai pemberitaan media asing soal rencana penggulingan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berlebihan. Menurutnya, berita ini jauh dari kebenaran.

Media yang berbasis di Qatar, Al Jazeera, mengungkapkan laporan mengenai sejumlah purnawirawan jenderal yang berencana menggulingkan pemerintahan SBY dengan memanfaatkan kekuatan Islam garis keras. Contohnya, kasus Cikeusik yang diduga sudah direncanakan secara sistematis.

Heru menegaskan purnawirawan jenderal adalah orang-orang yang terdidik Sapta Marga dan pasti memahami tata negara. Sebagai prajurit, kata dia, purnawirawan ini juga pernah membela negara dengan segala tatanannya. “Apalagi para anggota TNI/Polri yang saat ini aktif dan telah bersumpah tidak lagi masuk ranah politik,” kata dia dalam pesan singkat, Kamis 24 Maret 2011.

Heru menduga memang ada purnawirawan yang mengkritik pemerintah dengan cara keras dan dinilai jadi provokator. Namun, Heru yakin, tak ada niat kudeta dan merusak tatanan di benak mayoritas purnawirawan yang melontarkan kritik ini.

Jika memang ada yang berpikir kudeta, kata Heru, “Saya yakin mereka sudah tercemari oleh pikiran politik kotor yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.”

Kelompok ini, imbuhnya, harus disadarkan dengan tindakan untuk menjaga jalannya pembangunan demokrasi di negeri ini.

Dalam laporan investigasi berjudul "Plot to Topple Indonesian President Uncovered" atau "Plot untuk Menggulingkan Presiden Indonesia Terbongkar", Al Jazeera mengungkapkan gerakan sejumlah jenderal purnawirawan senior mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menjatuhkan sang Presiden.

"Jenderal-jenderal ini menggunakan grup Islam garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono, karena mereka menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis,” demikian dilaporkan koresponden Al Jazeera, Step Vassen, dalam rekaman yang ditayangkan Selasa malam, 22 Maret 2011.

 

Ba’asyir Tak Setuju Kudeta, Ganti Sistem Saja

Posted: 05 Apr 2011 08:03 AM PDT

Nama terdakwa kasus dugaan teroris yang juga Amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba’asyir masuk dalam daftar Dewan Revolusi Islam, seperti yang diberitakan media asing Al Jazeera. Ba’asyir tidak mengetahui soal pencantuman namanya itu.

“Kalau masalah revolusi saya tidak tahu. Saya juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Dewan Revolusi,” kata Ba’asyir sebelum menjalani sidang kasus teroris di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 24 Maret 2011.

Ba’asyir baru mengetahui soal isu itu setelah membaca pemberitaan di berbagai media. Al Jazeera menulis tentang sejumlah jenderal purnawirawan yang secara rahasia telah mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menumbangkan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ba’asyir sendiri tidak setuju dengan penyebutan Islam garis keras. Soal isu penggulingan SBY, Ba’asyir punya pendapat sendiri. “Saya tidak keberatan dengan SBY. Tapi saya keberatan dengan sistemnya. Kalau SBY mau kembali ke Islam, silakan mengatur negaranya. Tidak perlu diganti,” tegas Ba’asyir.

Menurut Ba’asyir, yang terpenting bukanlah mengganti Presiden atau pemimpin lainnya. Melainkan mengganti sistem yang ada di negara ini menjadi hukum Islam.  “Tapi jangan sampai kudeta itu dalam rangka merebut kekuasaan. Tidak ada gunanya. Yang penting ganti sistem. Siapa yang memimpin silakan,” ujar Ba’asyir.

 

 

Payudara Patung Diprotes Walikota Karena Terlalu Besar

Posted: 05 Apr 2011 07:55 AM PDT

 

Patung Marianne, Seorang Patriotik Perempuan Prancis/Telegraph

PARIS – Gerard Cordon, seorang walikota di Prancis menolak kehadiran sebuah patung patriotik perempuan, karena bentuk payudara patung tersebut dinilai terlampau besar.

Patung ini merupakan karya seni dari seniman lokal Prancis, bernama Catherine Lamacque.

Lamacque mengakui bahwa ia sengaja membuat ukuran payudara pada patung patriotik itu lebih besar dengan alasan “untuk menyimbolkan kemurahan hati Republik”, demikian lansir Telegraph, Senin (4/4/2011).

Namun, walikota Cordon tidak menyetujui keberadaan patung tersebut dan membujuk anggota dewan untuk menyetujui anggaran sebesar  900 euro atau sekira Rp11,2 juta tahun ini untuk membeli pengganti patung tersebut.

Patung Mariane senilai 1.400 euro atau sekira Rp17,2 juta tersebut sudah di pajang sejak tahun 2007 di balaikota.

Keputusan walikota dianggap tidak masuk akal oleh para anggota dewan, karena kebijakan ini merupakan kebijakan pribadi sang walikota, bukan keputusan bersama.

“Ini adalah karya yang unik. Di atas segalanya, Marianne merupakan simbol seorang ibu,” ujar salah seorang anggota balai kota itu.

 

Radiasi di Laut Mencapai 7,5 Juta Kali Melebihi Batas Normal

Posted: 05 Apr 2011 07:52 AM PDT

 

PLTN Daiichi Fukushima (Foto: Reuters)Operator PLTN Daiichi Fukushima mengatakan yodium-131 radioaktif 7,5 juta kali lebih tinggi dari batas legal terdeteksi dalam sampel air laut dekat PLTN.

Perusahaan Listrik Tokyo atau Tepco pada Sabtu 2 April menemukan air terkontaminasi bocor dari retakan di saluran beton pada reaktor No 2.

Para ahli mengatakan hal ini membuat semakin jelas bahwa zat radioaktif dari reaktor mengalir ke laut dan kebocoran itu harus segera dihentikan.

Tepco mengatakan, sampel air diambil di dekat saluran air yang masuk ke reaktor No 2 pukul 11.50 waktu setempat pada Sabtu 2 April. Air tersebut mengandung 300 ribu becquerels yaodium-131 per kubik sentimeter, atau 7,5 juta kali melebihi batas legal. Demikian dilansir NHK, Selasa (5/4/2011).

Tepco mengatakan, pada sampel air yang diambil Senin 4 April pada pukul 09.00 waktu setempat angka tersebut menurun menjadi 200.000 becquerels per kubik sentimeter, atau 5 juta kali melebihi batas legal.

Sampel yang diambil pada Senin juga mengandung cesium 137 radioaktif 1,1 juta kali lebih tinggi dari batas legal.

Pada 27 Maret, air dengan tingkat radiasi 13 juta becquerels yodium-131 per kubik sentimeter terdeteksi di gedung turbin reaktor No 2. Pada Rabu 30 Maret, air ditemukan terakumulasi di saluran dekat gedung turbin dan tingkat radiasi dipermukaan saluran tersebut terukur lebih dari 1.000 millisieverts per jam.

Badan Keamanan Industri dan Nuklir yakin zat radioaktif tersebut berasal dari bahan bakar nuklir yang bocor dari reaktor ke air dan mengalir keluar.

 

 

 

Jenderal & Laskar Islam Berkonspirasi, Benarkah?

Posted: 05 Apr 2011 07:46 AM PDT

 

Adegan kekerasan itu kembali terbayang. Minggu, 6 Februari 2011, sekitar 1.500 orang dengan wajah beringas menyerang rumah Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Tiga warga Ahmadiyah tewas mengenaskan, setelah dianiaya secara sadistis. Banyak yang menduga, serangan itu dilakukan secara terencana.

Kasus Ahmadiyah lantas jadi besar. Tak hanya soal pidana, tuntutan pembubaran Ahmadiyah bahkan menempatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam posisi sulit. Menanggapi instruksi Presiden agar aparat tak segan menindak dan membubarkan ormas anarkis, Front Pembela Islam (FPI) balik mengancam akan “me-Mesir-kan” Indonesia dan menggulingkan SBY.

Persoalan ini kembali digaungkan oleh stasiun televisi Al Jazeera. Dalam laporan investigasi berjudul "Plot to Topple Indonesian President Uncovered" atau "Plot untuk Menggulingkan Presiden Indonesia Terbongkar", media yang berbasis di Qatar ini mengungkapkan gerakan sejumlah jenderal purnawirawan senior mendukung kelompok-kelompok Islam garis keras untuk menjatuhkan sang Presiden.

"Jenderal-jenderal ini menggunakan grup Islam garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono, karena mereka menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis,” demikian dilaporkan koresponden Al Jazeera, Step Vassen, dalam rekaman yang ditayangkan Selasa malam, 22 Maret 2011. Lihat videonya di sini.

Dalam laporannya itu, Al Jazeera mewawancarai beberapa narasumber. Salah satunya adalah Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS), Chep Hernawan.

“Para pensiunan jenderal sudah muak dengan berbagai kebohongan Presiden. Semula mereka berupaya menggunakan isu-isu lokal seperti korupsi, tapi gagal. Kini mereka menggunakan isu Ahmadiyah, dan berhasil,” kata dia. “Para jenderal itu mengatakan Ahmadiyah harus dilarang, atau bakal ada revolusi.”

Kepada Al Jazeera, Chep mengaku bahwa pada Januari lalu dia didekati oleh seorang pensiunan jenderal berbintang tiga. “Dia kasih semangat, pokoknya jalan terus. Ini namanya jihad. Jangan mundur, sehingga si pembohong itu bisa ditumbangkan,” Chep menirukan.

Al Jazeera juga mewawancarai mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (purn) Tyasno Sudarto, yang selama ini memang dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan SBY. Al Jazeera bahkan menyiarkan bahwa Tyasno menyatakan mendukung gerakan-gerakan Islam radikal untuk menggulingkan SBY melalui “revolusi”.

“Kami bekerja sama. Angle-nya atau jalan masuknya berbeda. Mereka berjuang atas nama Islam, kami menggunakan politik. Tapi kami punya tujuan yang sama, yaitu perubahan. Kami ingin menyelamatkan negara ini, bukan meruntuhkannya. Revolusi harus berjalan damai, bukan dengan pertumpahan darah,” demikian dinyatakan Tyasno di liputan itu.

Tyasno adalah mantan Pangdam Diponegoro dan pernah menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat tahun 1999-2000.

Video Al Jazeera juga menayangkan daftar “Dewan Revolusi Islam” yang beredar di Internet. Tertera di situ, dewan ini dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir, sedangkan Tyasno menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Muhammad Al Khaththath, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) yang kerap memimpin berbagai aksi unjuk rasa menentang Ahmadiyah, mengakui dia memang salah satu yang telah menyusun daftar itu.

"Saya memang pernah bertemu dengan jenderal yang ingin menggulingkan Presiden,” katanya kepada Al Jazeera. “Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi.”

Ditanya soal ini oleh wartawan VIVAnews, Al Khaththath tetap menolak menyebutkan siapa jenderal musuh SBY itu yang pernah bertemu dengannya. “Nggak tahu saya. Saya kan nggak sebut,” kata dia di sela-sela konperensi pers Tim Pengacara Muslim di Jakarta, Rabu, 23 Maret 2011.

Al Khatthath mengakui, dia memang pernah menyatakan di tvOne agar Presiden SBY tidak menambah musuh. “Kan mau bubarin ormas Islam. Jangan menambah musuh, karena yang memusuhi SBY kan sudah banyak, termasuk jenderal-jenderal itu,” kata dia. “Saya nggak menyebut jenderal itu siapa. Kan hak saya untuk tidak menyebut.”

Aya-aya wae

Menanggapi soal ini, pemerintah tampaknya tak begitu ambil pusing. “Aya-aya wae (ada-ada saja), kita kan sudah mengembangkan demokrasi di negara ini,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Menurut mantan Panglima TNI itu, isu kudeta itu isu lama. “Saya sudah tahu sejak seminggu-sepuluh hari yang lalu.” Namun, apapun isu itu, Djoko menambahkan pemberitaan tersebut tidak terlampau menganggu kinerja pemerintahan. Tidak ada langkah tertentu yang diambil pemerintah menghadapi rumor itu.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan sejauh ini tak pernah laporan yang masuk soal gerakan penggulingan itu. “Tidak ada itu, dan tidak pernah boleh ada  di Indonesia," katanya.

Ditanya soal langkah apa yang akan diambil, Purnomo mengatakan pemerintah selama ini terus memantau di lapangan. "Kami juga tahu persis seberapa besar gerakan itu," kata dia. "Kalaupun ada (upaya penggulingan), akan kami hadapi. Kami punya informasinya, kami punya mata dan telinga."

FPI ditunggangi?

Salah satu kelompok Islam garis keras yang disebut secara eksplisit oleh Al Jazeera telah ditunggangi para jenderal adalah Front Pembela Islam (FPI). Menanggapi itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah FPI Jakarta, Habib Salim Umar Alatas membantah keras.

“Tidak benar. FPI tak pernah disetir jenderal. FPI nggak gampang disetir. Kami bicara akidah, tak minta duit, tak minta jabatan,” kata dia kepada VIVAnews. “Yang ngomong bukan FPI. Jenderal siapa? Jangan mudah dipancing berita dari luar negeri.”

Dijelaskan Salim, FPI masih menunggu keputusan presiden tentang pembubaran Ahmadiyah. “Tak ada maksud menggulingkan Presiden. Kalau Presiden mengeluarkan Keppres itu, bahkan kami akan dukung,” katanya.

Senada, Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab menyatakan tidak tahu menahu soal Kabinet Dewan Revolusi Islam seperti yang diberitakan Al Jazeera itu.

“Saya pikir itu sesuatu yang tidak benar. Jadi, saya tidak tahu,” kata Rizieq di Kementerian Agama, Rabu, 23 Maret 2011. “FPI sama sekali tidak pernah membuat daftar kabinet revolusi.”

Rizieq mengaku khawatir jika FPI  terus dituding sebagai kelompok yang berencana melakukan makar. “Ini jadi kontraproduktif, dikira akan membuat makar. Saya tidak menolak apresiasinya tapi kami harus main di koridor konstitusional,” ucapnya.

Rizieq menyatakan tidak akan mempermasalahkan berita Al Jazeera itu melalui jalur hukum. “Kalau sudah menyangkut permasalahan hukum, akan kami pelajari dulu. Kita selesaikan secara elegan,” katanya.

Tentara kudeta?

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letnan Jenderal (purn) Soerjadi juga membantah keras kabar itu. “Di tubuh TNI, darat, laut, udara, tidak pernah diajarkan untuk berontak dan kudeta,” kata dia saat kepada VIVAnews. “Kalau ada jenderal yang kudeta, itu bukan TNI. Amerika mungkin iya.”

Menurut dia, “Meski banyak orang bilang bahwa kepemimpinan SBY ragu-ragu dan sama sekali tidak memperbaiki keadaan, para purnawirawan tidak mungkin merencanakan kudeta.”

“PPAD mendukung perubahan, tapi jangan seperti 1998 dulu. Kami ingin perubahan yang terkelola dan terkawal dengan baik, dengan agenda dan konsep yang jelas,” dia menegaskan.

Soerjadi mendesak agar masyarakat jangan menyudutkan para purnawirawan dengan menyebarkan rumor seperti itu. Dia justru menduga isu ini semata upaya pengalihan isu. “Isu apa saja sekarang ini bisa dibuat untuk menggiring publik, menggiring pemerintah untuk lupa pada tugas pokoknya mensejahterakan rakyat.”

Dia melihat isu ini diembuskan untuk kembali mendiskreditkan TNI. “Kok TNI disorot lagi? Yang mulai baik-baik dirusak,” kata dia.

Soerjadi melihat ada benang merah antara isu ini dengan bertiupnya kabar tentang ‘Operasi Sajadah’–gerakan meng-Islam-kan kembali warga Ahmadiyah yang disebut-sebut melibatkan TNI.

“Katanya melibatkan Pangdam Siliwangi. Tidak ada itu. Pangdam hanya melakukan silaturahmi dan berkomunikasi dengan pesantren, tahu-tahu diisukan ‘Operasi Sajadah’,” kata dia.

Di mata Soerjadi, isu tersebut diciptakan untuk menimbulkan kesan bahwa TNI digunakan oleh satu golongan saja, dan tidak lagi setia pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

 

 

AS Cabut Sanksi Pembekuan Aset Pejabat Libya

Posted: 05 Apr 2011 07:43 AM PDT

 

Moussa Koussa (Foto: Daylife)

WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencabut sanksi pembekuan aset yang dijatuhkan pada pejabat tinggi Libya yang melarikan diri ke Inggris pekan lalu.

Pencabutan sanksi tersebut diharapkan dapat mendorong ajudan senior Khadafi lainnya untuk meninggalkan Kolonel Moamar Khadafi.

Namun, keputusan untuk mencairkan rekening bank dan mengizinkan transaksi bisnis terhadap penjabat Khadafi yang membelot, Moussa Koussa, menekankan sulitnya mencari informasi terkait keterlibatannya terhadap insiden di Lockerbie.

Pihak berwenang Inggris dan AS mengatakan dalam beberapa hari mendatang kepolisian dan jaksa Skotlandia berencana mewawancarai Koussa mengenai pengeboman Lockerbie pada 1988 dan isu lainnya. Demikian dilansir dari The New York Times, Selasa (5/4/2011).

Pengetahuan mendalam Koussa mengenai lingkaran pemerintahan Libya, yang diyakini akan dibuka di Inggris, bisa menjadi sangat berharga untuk digunakan melawan Khadafi.

Namun, lama menjabat sebagai kepala intelijen dan menteri luar negeri, Koussa diyakini terlibat dalam tindak terorisme dan pembunuhan selama tiga dekade terakhir. Termasuk pembunuhan terhadap para pembangkang, pelatihan teroris internasional dan pengeboman Pan Am 103 di Lockerbie, Skotlandia.

 

 

Putra Khaddafi Meminta Sang Ayah Lengser

Posted: 05 Apr 2011 07:40 AM PDT

 

Moamar Khaddafi (Foto: AFP)

TRIPOLI – Dua orang putra Moammar Khadafi menawarkan resolusi atas konflik yang dihadapi Libya saat ini. Keduanya dikabarkan mendorong ayahnya untuk memberi jalan pada transisi menuju demokrasi, dengan arahan dari Saif al-Islam Khadafi.

Belum jelas apakah Khadafi menyetujui proposal yang diajukan oleh Saif dan Saadi Khadafi ini. Namun menurut sumber yang dekat dengan Khadafi, pria berusia 68 tahun tersebutnya sepertinya bersedia untuk mengikuti proposal tersebut, demikian dilansir the New York Times, Senin (4/4/2011).
Setelah beberapa tokoh utama dalam pemerintahannya mulai banyak yang membelot, Khadafi saat ini terus mengandalkan putra-putranya yang berjumlah tujuh orang.
Ide yang diusulkan kepada Khadafi ini juga menimbulkan perbedaan dari anak-anaknya, yang memang sudah terjadi sejak lama.
Perbedaan ini dilihat dari Saif dan Saadi yang lebih menyukai pemerintah ala negara barat, yang lebih mengutakaman kebebasan dan mengandalkan kekuatan ekonomi.
Sementara dua anak Khadafi yang lain yakni Khamis dan Mutuassim, dinilai sebagai kalangan garis keras. Khamis bahkan diketahui memimpin milisi yang berfokus mencegah terjadi pergerakan dalam internal Libya.
Sedangkan Mutuassim yang menjabat sebagai penasihat nasional senior, menjadi pesaing utama dari Saif dalam perebutan kekuasaan ayahnya.
Saif dan Saadi diketahui berkeinginan untuk merubah negaranya tanpa ada campur tangan dari ayahnya. Proposal ini merupakan bentuk drama terbaru antara Saif dengan ayahnya.
Bertahun-tahun Saif mendesak ayahnya untuk segera melakukan reformasi dan kemudian lengser dari jabatannya.
Usulan ini juga menjadi sebuah tanda bahwa Pemerintah Khadafi mengalami desakan keras selama dua pekan terakhir untuk mundur. Terlebih setelah pasukan koalisi asing melancarkan serangan udara, dan pengunduran diri beberapa tokoh yang dinilai dekat dengan dirinya.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)